Mengamati Minat Pencalonan Kepala Desa yang Semakin Menurun
Mengapa saat ini minat masyarakat untuk mencalonkan diri sebagai Kepala Desa terlihat semakin berkurang?
Pertanyaan ini menarik untuk menjadi bahan renungan bersama. Sebab, menjadi Kepala Desa bukanlah sebuah pekerjaan yang ringan. Seorang kepala desa harus berhadapan langsung dengan berbagai persoalan masyarakat, mulai dari pembangunan infrastruktur, pelayanan administrasi, pemberdayaan masyarakat, hingga persoalan sosial yang terjadi di tengah masyarakat.
Menurut pantauan awak media ulaskasustv.com di lapangan, salah satu faktor yang mungkin menjadi penyebab berkurangnya minat masyarakat untuk mencalonkan diri sebagai Kepala Desa adalah kondisi anggaran desa yang dirasakan belum sepenuhnya sebanding dengan besarnya tuntutan dan tanggung jawab pembangunan desa.
Masyarakat tentu berharap ketika seseorang terpilih menjadi Kepala Desa, berbagai persoalan yang ada di desa dapat segera diselesaikan. Jalan yang rusak ingin diperbaiki, fasilitas umum ingin dibangun, pelayanan masyarakat ingin ditingkatkan, ekonomi masyarakat ingin dikembangkan, serta berbagai program pemberdayaan juga diharapkan dapat berjalan.
Namun di sisi lain, kemampuan anggaran desa memiliki keterbatasan. Tidak semua kebutuhan masyarakat dapat langsung diwujudkan dalam waktu bersamaan. Kepala Desa akhirnya harus menentukan skala prioritas, sementara harapan masyarakat terus berkembang dari tahun ke tahun.
Kondisi inilah yang mungkin membuat sebagian orang berpikir ulang sebelum maju sebagai calon Kepala Desa.
Bukan karena mereka tidak memiliki keinginan untuk membangun desa, tetapi mereka juga mempertimbangkan beban tanggung jawab, risiko jabatan, tuntutan masyarakat, serta kemampuan anggaran yang tersedia.
Menjadi Kepala Desa hari ini juga membutuhkan keberanian, kemampuan administrasi, kemampuan mengelola pemerintahan, serta kesiapan menghadapi berbagai kritik dan tuntutan masyarakat.
Ketika pembangunan belum dapat direalisasikan karena keterbatasan anggaran, Kepala Desa sering kali menjadi pihak pertama yang dipertanyakan oleh masyarakat. Padahal, tidak seluruh persoalan desa dapat diselesaikan hanya dengan mengandalkan anggaran desa.
Karena itu, menurut beberapa tokoh masyarakat, persoalan rendahnya minat pencalonan Kepala Desa ini perlu dilihat secara lebih luas.
Jangan sampai suatu saat masyarakat justru kesulitan mencari orang-orang yang benar-benar mau dan mampu menjadi Kepala Desa.
Desa membutuhkan pemimpin yang memiliki integritas, kemampuan, keberanian, serta kepedulian terhadap masyarakat. Tetapi pada saat yang sama, seorang pemimpin desa juga membutuhkan dukungan sistem pemerintahan dan anggaran yang memadai agar program pembangunan dapat berjalan sesuai harapan.
Jangan sampai masyarakat hanya menuntut Kepala Desa untuk membangun dan menyelesaikan berbagai persoalan, tetapi tidak melihat apakah sumber daya dan anggaran yang diberikan memang cukup untuk memenuhi seluruh tuntutan tersebut.
Kepala Desa bukanlah seorang penyihir yang bisa mengubah semua persoalan menjadi pembangunan dalam sekejap. Ia adalah manusia yang bekerja dengan aturan, kewenangan, serta anggaran yang memiliki batas.
Maka, rendahnya minat masyarakat untuk mencalonkan diri sebagai Kepala Desa seharusnya menjadi bahan evaluasi bersama. Pemerintah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan perlu melihat kembali bagaimana membuat jabatan Kepala Desa tetap menarik bagi orang-orang yang berkualitas dan memiliki niat membangun.
Sebab, desa yang maju tidak hanya membutuhkan anggaran yang besar, tetapi juga membutuhkan pemimpin yang mau bekerja, masyarakat yang mendukung, serta sistem pemerintahan yang memberikan ruang bagi kepala desa untuk benar-benar membangun.
Pada akhirnya, pertanyaan besarnya bukan hanya “mengapa semakin sedikit orang yang mau mencalonkan diri sebagai Kepala Desa?”
Tetapi juga:
“Apa yang membuat orang-orang terbaik di desa mulai berpikir dua kali untuk menjadi pemimpin desanya sendiri?”
Pertanyaan tersebut layak kita renungkan bersama.
Sudarno. C. ILJ
