DPD AKPERSI Kepri Desak Transparansi Proyek Taman Kota Kijang, Siap Dorong RDP di DPRD Kepri
Tanjungpinang, Kepri – ULASKASUSTV.COM – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Asosiasi Keluarga Pers Indonesia (AKPERSI) Provinsi Kepulauan Riau mendesak adanya keterbukaan informasi terkait pembangunan Proyek Taman Kota Kijang yang hingga kini masih menyisakan polemik mengenai status dan legalitas lahan.
Ketua DPD AKPERSI Kepri, Fauzan C. ILJ, menyatakan pihaknya masih menunggu jawaban resmi dari PT Antam atas surat konfirmasi yang telah diterima perusahaan pada 25 Juni 2026. Menurutnya, jawaban tersebut akan menjadi dasar untuk menilai ada atau tidaknya ketidaksesuaian data maupun persoalan hukum dalam pelaksanaan proyek.
“Ini bukan sekadar persoalan administrasi. Proyek ini menggunakan anggaran negara sehingga seluruh prosesnya harus terbuka, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik,” tegas Fauzan.
AKPERSI juga menyoroti belum adanya penjelasan yang utuh dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Provinsi Kepri terkait dasar hukum, kronologi, serta mekanisme pelaksanaan proyek tersebut.
Menurut Fauzan, lambannya penyampaian informasi berpotensi menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat dan mencerminkan lemahnya koordinasi antarinstansi.
Apabila setelah jawaban resmi PT Antam masih ditemukan ketidaksesuaian informasi atau tidak ada kejelasan yang memadai, AKPERSI menegaskan siap mendorong DPRD Provinsi Kepulauan Riau menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) sebagai bentuk pelaksanaan fungsi pengawasan.
“RDP merupakan mekanisme pengawasan yang sah dan penting untuk memastikan proyek pemerintah berjalan sesuai aturan, transparan, serta tidak merugikan kepentingan masyarakat,” ujarnya.
AKPERSI menilai masyarakat berhak memperoleh informasi yang jelas mengenai penggunaan anggaran publik. Keterbukaan informasi dinilai menjadi kunci menjaga kepercayaan masyarakat sekaligus mencegah munculnya polemik berkepanjangan.
Martin. D
